20 May BPOM: Fungsi, Tugas, dan Tantangannya

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Keberadaan BPOM sangat krusial mengingat produk yang mereka awasi—seperti obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan alat kesehatan—langsung berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Fungsi BPOM

Fungsi utama BPOM https://www.ctrx.org/ adalah sebagai lembaga pengawas. Pengawasan ini mencakup berbagai tahap siklus hidup produk, mulai dari pra-produksi (penelitian dan pengembangan), produksi, distribusi, hingga pasca-edarnya. Dengan fungsi ini, BPOM bertanggung jawab memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi keamanan, mutu, maupun efektivitasnya.

BPOM juga berfungsi sebagai pengatur kebijakan teknis terkait pengawasan obat dan makanan. Lembaga ini menyusun regulasi dan pedoman teknis bagi pelaku industri serta memberikan sertifikasi dan izin edar bagi produk yang lolos evaluasi. Selain itu, BPOM memiliki peran dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang aman dan terdaftar secara resmi.

Tugas BPOM

Tugas BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas utama BPOM mencakup:

1. Pengawasan pra dan pasca pasar: BPOM melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel produk sebelum diberikan izin edar. Setelah produk beredar, BPOM juga melakukan pengawasan berkala untuk memastikan produk tetap aman dikonsumsi.
2. Registrasi dan Sertifikasi Produk: Setiap produk obat dan makanan yang akan diedarkan wajib melalui proses registrasi. BPOM memverifikasi komposisi, proses produksi, serta hasil uji laboratorium produk tersebut sebelum memberikan nomor izin edar (nomor registrasi).
3. Penindakan terhadap pelanggaran: Jika ditemukan pelanggaran, seperti produk ilegal, tidak memenuhi standar, atau mengandung bahan berbahaya, BPOM berwenang melakukan penarikan produk, memberikan sanksi administratif, hingga melakukan proses hukum.
4. Edukasi dan Sosialisasi: BPOM secara aktif mengedukasi masyarakat melalui kampanye publik, pelatihan, dan penyebaran informasi mengenai pentingnya memilih produk yang aman, membaca label, dan mengenali produk palsu atau tidak terdaftar.
5. Kerja sama internasional: Dalam menghadapi perdagangan global, BPOM juga menjalin kerja sama dengan badan pengawas internasional dan mengikuti standar global seperti dari WHO atau ASEAN untuk memastikan produk lokal mampu bersaing dan aman untuk ekspor.

Tantangan BPOM

Meskipun memiliki mandat yang kuat, BPOM menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis. Beberapa di antaranya adalah:

1. Maraknya Produk Ilegal dan Palsu: Peredaran produk palsu atau ilegal masih menjadi masalah serius. Produk ini seringkali tidak melalui proses registrasi dan mengandung bahan berbahaya. Penjualannya yang masif melalui pasar daring menambah kesulitan pengawasan.
2. Perkembangan Teknologi dan Inovasi Produk: Munculnya produk-produk baru dengan formulasi canggih seperti suplemen herbal, kosmetik organik, atau produk bioteknologi menuntut BPOM untuk terus memperbarui kapasitas ilmiahnya agar bisa mengkaji dengan tepat dan cepat.
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Banyak masyarakat masih abai dalam memilih produk aman. Misalnya, tergiur iklan obat kuat, kosmetik pemutih, atau pelangsing tanpa memperhatikan legalitas produk tersebut.
4. Keterbatasan Sumber Daya: BPOM harus mengawasi jutaan produk yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah petugas dan laboratorium yang terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil.
5. Transparansi dan Kepercayaan Publik: Di era digital, transparansi menjadi tuntutan. BPOM dituntut untuk terbuka dalam menyampaikan hasil pengawasan serta tanggap terhadap aduan masyarakat agar tetap dipercaya sebagai lembaga yang independen.

Penutup

BPOM memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang berbahaya. Dengan fungsi pengawasan, pemberian izin, edukasi, dan penegakan hukum, BPOM menjadi benteng utama dalam sistem kesehatan masyarakat. Namun, agar tugasnya optimal, BPOM memerlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat itu sendiri. Kolaborasi dan literasi publik yang lebih baik adalah kunci keberhasilan pengawasan obat dan makanan di Indonesia.